Formulasi Kebijakan Dan Formulasi Kebijakan Publik
Formulasi Kebijakan yang lazimnya diawali dengan identifikasi isu kebijakan
tertentu dan berujung pada penentuan opsi kebijakan. Hasil formulasi kemudian
di tuangkan dalam format perundang-undangan tertentu, menyentuh dinamika
interaksi sosial politik dan kelembagaan yang melibatkan berbagai kelompok
kepentingan.
Langkah-Langkah Dalam Formulasi Kebijakan
1. Pengajuan Persoalan
2. Penentuan Tujuan
3. Perumusan Alternatif
4. Penyusunan Model
5. Penentuan Kriteria
6. Penentuan Alternatif
7. Perumusan Rekomendasi
Formulasi Kebijakan Publik
1. Identifikasi Masalah
Kebijakan (Identification Of Policy Problem)
2. Penyusunan Agenda
(Agenda Setting)
3. Perumusan Kebijakan
(Policy Formulation)
4. Pengesahan Kebijakan
(Legitimating Of Policies)
5. Implementasi Kebijakan
(Policy Implementation)
6. Evaluasi Kebijakan
(Policy Evaluation)
Model Perumusan Kebijakan Menurut Thomas R. DYE:
A. Model Kelembagaan (Institusional)
Model ini memiliki makna bahwa tugas membuat kebijakan adalah tugas
pemerintah. model ini merupakan derivasi dari ilmu politik tradisional yang
lebih menekankan pada struktur dari pada proses.
B. Model Proses
Model ini mengasumsikan bahwa kebijakan publik merupakan progres politik
yang memiliki rangkaian kegiatan :
- Identifikasi Permasalahan,
- Menata Agenda Formulasi
Kebijakan,
- Perumusan Proposal
Kebijakan,
- Legitimasi Kebijakan,
- Implementasi Kebijakan,
dan
- Evaluasi Kebijakan.
C. Model Teori Kelompok
- model ini mengandaikan
kebijakan sebagai titik keseimbangan (equilibrium) antar berbagai
individu/kelompok
- dilakukan manajeman konflik
melalui :
- perumusan aturan main antar
kelompok/individu
- menata kompromi dan menyeimbangkan
kepentingan
- memperkuat kompromi-kompromi tersebut
D. Model Teori Elit
- Model ini berkembang dari teori
politik elit-massa
- Kelompok elit adalah pemegang
kekuasaan, sedangkan massa tidak memiliki kekuasaan, sehingga perumusan
kebijakan pada dasarnya didasarkan pada persepsi elit
E. Model Teori Rasionalisme
- Perumusan kebijaka didasarkan
pada gagasan maximum social gain, yang berarti pemerintah harus memilih
kebijakan yang memiliki manfaat optimum bagi masyarakat.
- Menekankan pada aspek efisiensi
atau ekonomis
- Cara perumusan kebijakan
berdasarkan urutan:
- Mengetahui preferensi publik dan
kecendrungannya,
- Menemukan pilihan-pilihan, menilai
konsekwensi setiap pilihan
- Menilai rasio nilai sosial yang
dikorbankan
- Memilih alternatif kebijakan yang
paling efisien
F. Model Inkrementalis
- Model ini kritik terhadap model
rasionalismen yang dinilai memiliki kendala dalam hal waktu, intelektual,
biaya, dihadapkan pada kebijakan sebelumnya serta adanya konflik
- Model ini dikatakan sebagai
model yang pragmatis/praktis, yaitu dengan melanjutkan kebijakan di masa
lalu dengan beberapa modifikasi seperlunya.
G. Model Teori Permainan (Game Theory)
- Disebut juga sebagai model
konspiratif
- Konsep kunci dari teori
ini bukanlah yang paling optimum, tetapi yang paling aman dari serangan
lawan (defensif), sehingga tingkat konservatismenya tinggi
H. Model Pilihan Publik (Public Choice)
- Pemikiran yang dilandasi
gagasan john locke dan rousseau yang menyatakan bahwa pemerintah adalah
sebuah lembaga yang muncul dari kontrak sosial
- Setiap kebijakan publik yang
dibuat pemerintah harus merupakan pilihan dari publik sebagai pengguna
(beneficiaries/customer)
I. Model Sistem
- Pendekatan ini didasarkan pada
analog david easton tentang sistem biologi (interaksi makhluk hidup dengan
lingkungannya)
- Formulasi kebijakan dengan
model sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau output dari
sistem politik
- Sistem politik terdiri dari
INPUT (tuntutan dan dukungan), THROUGHPUT dan OUTPUT
Model Lain Diluar Model Yang Disebut Thomas R. DYE :
A. Model Pengamatan Terpadu
B. Model Demokratis
C. Model Strategis
A. Model Pengamatan Terpadu
- Merupakan upaya penggabungan
antar model rasional dengan model inkremental
- Merupakan model kompromi
- Inisiatornya adalah pakar
sosiologi organisasi amitai etzioni, tahun 1967
- Diibaratkan melalui pendekatan
dua kamera, yaitu wide angle untuk melihat keseluruhan, dan kamera dengan
zoom untuk melihat detailnya.
B. Model Demokratis
- Model ini berintikan pada
gagasan bahwa pengambilan keputusan harus sebanyak mungkin mengolaborasi
suara dari stakeholders.
- Biasanya diberlakukan pada
negara yang berkembang pada masa transisi ke demokrasi
- Dikaitkan dengan good
govermance
C. Model Strategis
- Menggunakan perumusan strategi
berbasis perumusan kebijakan
- Perencanaan strategis
mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksploratif alternatif dan
menekankan implikasi masa depan dengan keputusan sekarang
Demikian pembahasan tentang Formulasi Kebijakan Dan Formulasi
Kebijakan Publik, semoga bermanfaat.
Comments
Post a Comment